undang undang administrasi kependudukan. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan. undang undang administrasi kependudukan

Dalam melaksanakan kewenangan Kepala Daerah menyelenggarakan kegiatan pelayanan masyarakat di bidang administrasi kependudukan dilaksanakan secara terus menerus, cepat dan mudah kepada seluruh penduduk. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Pranala luar (Indonesia) Mengenai KTP di situs web Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil DKI Jakarta Diarsipkan 2007-03-11 di Wayback MachineUndang-undang ini merupakan revisi dari undang-undang nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan yang dianggap sudah tidak relevan dan perlu disesuaikan. Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih bersama Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams dan Hakim Konstitusi Saldi Isra membuka sidang Panel Pendahuluan uji Undang-Undang tentang Administrasi. UU 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan berlaku setelah diundangkan oleh Menkumham Yusril Ihza Mahendra pada tanggal 29 Desember 2006 di Jakarta dan ditempatkan dalam. Foto Humas/Ifa. Undang-Undang No. Qanun Aceh Timur Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh TimurDESCRIPTION. Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN. Ketentuan ini memberi peluang kepada seseorang yang masih. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 24 Tahun 2013. 1479 -2- Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674), sebagaimana telah diubah dengan. Administrasi Kependudukan. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta dalam rangka pemenuhan hak dasar masyarakat terhadap kepemilikan dokumen kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang. CATATAN: Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Desember 2013. F-2. 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh: 1. 2019/NO. PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (5), Pasal 10, Pasal 13 ayat (4), Pasal 24 ayat (3), Pasal 76, Pasal 79 ayat. Undang-undang ini merupakan revisi dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang dianggap sudah tidak relevan dan perlu disesuaikan. Pendanaan untuk penyelenggaraan program dan kegiatan administrasi. Didownload 21. Fadhil & M. Administrasi Kependudukan[1] diani indah [2] Dalam pembentukan negara, selain wilayah dan pengakuan kedaulatan, adanya warga negara dan penduduk yang mau bergabung dengan negara tersebut karena yakin negara tersebut akan melindungi dan memenuhi hak asasi. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, peraturan ini menjadi payung hukum dalam memberikan perlindungan, pengakuan, penentuan status pribadi dan status hukum setiap Peristiwa Kependudukan. LAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN BERBASIS KEWENANGAN DESA DI KABUPATEN BREBES DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BREBES, Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 20 Peraturan Pemerintah nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang. 451 kali. Administrasi Pemerintahan - Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014. Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang merupakan penjabaran amanat Pasal 26 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bertujuan untuk mewujudkan tertib Administrasi Kependudukan dengan terbangunnya database kependudukan secara nasional serta keabsahan dan kebenaran atas dokumen. 23 tahun 2006 menjamin hak seorang/kelompok penganut penghayat kepercayaan terhadap tuhan yang maha esa untuk mendapatkan hak-hak. 03 Formulir Pendaftaran Perpindahan Penduduk. perlu membentuk undang-undang tentang Administrasi Kependudukan;. Mesuji tentang Pedoman Layanan Administrasi Kependudukan Tingkat Desa. . Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan. undang-undang republik indonesia nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan undang-undang republik indonesia nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan peraturan pemerintah republik indonesia nomor 40 tahun 2019 tentang. 104, BN 2019/NO 1742; PERATURAN. Berlaku: 24 Desember 2013. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Status: Hanya untuk pelanggan Administrasi Kependudukan Ditetapkan: 29 Desember 2006 Berlaku: 29 Desember. H. F-2. Analisis Data Data yang telah terkumpul selanjutnya dianaisis secara kualitatif melalui. Didownload 463 kali. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang merupakan penjabaran amanat Pasal 26 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bertujuan untuk mewujudkan tertib Administrasi Kependudukan dengan terbangunnya database kependudukan secara nasional serta keabsahan dan. Tahun. V-Pasal 25 ayat (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pendataan Penduduk rentan diatur dalam. Tematik. Undang-Undang ini bertujuan untuk. Judul. Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 menjadi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan yang telah disahkan oleh DPR-RI pada tanggal 26 November 2013 merupakan perubahan yang mendasar di bidang administrasi kependudukan. 5 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007, yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang- Undang Administrasi Kependudukan (Adminduk) Nomor 23 Tahun 2006 (yang telah dirubah oleh Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2013) dalam pasal 1 angkaDefinisi (1): rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain. Download 64d26-5358-19__uu__no_24_th_2013. 2014, No. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, perlu mengatur mengenai unit pelaksana teknis dinas kependudukan dan pencatatan sipil; b. Beranda. bahwa pengaturan tentang Administrasi Kependudukan hanya dapat terlaksana apabila didukung oleh pelayanan yang profesional dan peningkatan kesadaran penduduk, termasuk Warga Negara Indonesia yang berada di luar negeri; d. 928 kali. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum. Undang-undang nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas UU no. Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan--7. pembinaan dan sosialisasi penyelenggaraan Administrasi Kependudukan; Undang-Undang Administrasi Kependudukan di Indonesia diterapkan untuk melindungi penduduk Indonesia dari emigrasi paksa, kondisi tidak sehat dan perekrutan paksa, serta untuk melindungi hak-hak penduduk lokal. Administrasi kependudukan menurut ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan adalah rangkaian. ” yang kemudian diperjelas kembali dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan pada Pasal 1. Baca selengkapnya di pdf berikut. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan. Tematik. Amanat Undang-Undang No 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa setiap penduduk mempunyai hak untuk memperoleh dokumen kependudukan. Merujuk kepada Pasal 50 Undang-Undang No. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 24 TAHUN 2013 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006. Ilham, “Peranan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dalam Mengoptimalisasi Pelayanan Gerakan Indonesia Sadar Administrasi Kependudukan (GISA) di Kota Bandung Provinsi Jawa Barat” , Vol. Undang-Undang tentang Administrasi Kependudukan ini memuat pengaturan dan pembentukan sistem yang mencerminkan adanya reformasi di bidang. Dilaksanakan Oleh (Peraturan Pelaksana) : Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Uu 23-2006 Tentang Administrasi Kependudukan. Mengingat: 1. "Administrasi Kependudukan". Glosarium. Hubungi kami melalui Facebook fb. PERUBAHAN PERATURAN PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN ( UU NO 23 TAHUN 2003 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DIUBAH DENGAN UU NO 24 TAHUN 2013 TENTANG PERUBAHAN ATAS UU NO 23 TAHUN 2003 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN GARIS BESAR PERUBAHAN :1. 85 Pertimbangan dibentuknya. Peraturan Bupati Bantul Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pembebasan Retribusi Pelayanan Penyelenggaran Administrasi Kependudukan di Kabupaten Bantul; E. Kata "agama" dalam Pasal 61 ayat (1) dan Pasal 64 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak termasuk "kepercayaan. Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan 4 M. 24. Didownload 17. Dalam perspektif perundang-undangan Indonesia, Administrasi Kependudukan diatur di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (selanjutnya disebut Undang-Undang Administrasi Kependudukan). Administrasi kependudukan meliputi pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil22 Pengelolaan SIAK bertujuan23: a. 10 SERI E, LL SETDA KOTA BEKASI : 22 HLM. Jenis. Pasal 27 Undang Undang 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan), Anda HANYA 15 hari untuk melakukannya ke kantor imigrasi Kantor Imigrasi). Abdillah Halim, “Kebebasan Beragama dan Norma-normanya”, Jurnal Syariah, Vol. Peraturan Perundang-undangan. Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan; Mengingat : 1. bahwa dalam rangka mewujudkan tertib administrasi kependudukan secara nasional, Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN. Dasar hukum terbitnya Permendagri 104 tahun 2019 tentang Pendokumentasian Adminduk adalah: Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674), sebagaimana telah. 23 Tahun 2006. UMUM Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengamanatkan bahwa penyelenggaraan Administrasi Kependudukan diantaranya bertujuan untuk menyediakan data dan informasi kependudukan secara nasional yang akurat, lengkap, mutakhir. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. NIK berlaku seumur. Karena sesuai amanat konstitusi utamanya Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, Indonesia adalah Negara. ADMINISTRASI PEMERINTAHAN. Undang. Bentuk dan tata cara pengisian Buku Administrasi Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam. "Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan". - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2007 , Tentang PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN. Ditetapkan: 24 Desember 2013. 2. Undang-Undang No 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 ini ditetapkan dengan pertimbangan. Perwakilan. 1. ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang: a. Warga dilarang memiliki KTP lebih dari 1 berdasarkan Undang-Undang Administrasi Kependudukan Pasal 63 jo Pasal 97. Dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Bab II Hak dan Kewajiban Penduduk pada Pasal 2 yakni : “Setiap. Judul. Mengingat: Menetapkan: 1. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban. Dalam Undang-Undang ini yang diinaksud dengan Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya. PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI MAGETAN, Menimbang : a. by dwi_wahyudi_36 in Types > Legal forms, undangundang dan administrasi kependudukanSanksi. Tinjauan Administrasi Kependudukan a. Administrasi kependudukan menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas pelayanan administrasi2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh: 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara. Administrasi Kependudukan - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006. Administrasi Kependudukan, Disdukcapil provinsi dan kabupaten/kota dibantu kelompok jabatan. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 24 TAHUN 2013 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006 TENTANG. Peraturan Presiden No 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil 3. Peraturan Presiden No 112 Tahun 2013 tentang Penerapan KTP berbasis nomor Induk Kependudukan Berbasis Nasional 4. Jumlah penduduk Kota Blitar hingga akhir tahun 2013 (per 31 Desember. Sistem Informasi. 35 Huruf (a) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan) Muhyidin dan Ayu Zahara E-mail : [email protected] Formulir Pendaftaran Peristiwa Kependudukan. 24 Tahun 2013. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat. administrasi kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten/kota. Jakarta, Kominfo- Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Zudan Arif Fakrulloh mengatakan semua data penduduk dilindungi kerahasiaannya. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan : 1. PermenPANRB Nomor 35 Tahun 2017 tentang Jabatan Fungsional. Penerapan teknologi e-KTP merupakan sistem kependudukan terbaru yang sudah diterapkan oleh pemerintah dalam menunjang sistem operasional dan hal ini sesuai dengan amanat U ndang-U ndang No. e-issn: 2807-2529 56 3.   Tujuan utama perubahan UU dimaksud adala. Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan "Pemerintah kabupaten/kota berkewajiban dan bertanggung jawab menyelenggarakan urusan Administrasi Kependudukan, yang dilakukan oleh bupati/walikota dengan kewenangan meliputi: Penugasan kepada desa untuk menyelenggarakan sebagian. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Peningkatan Kualitas Layanan Administrasi Kependudukan Download; Peraturan. Terkait integrasi layanan kesehatan, dikatakan terdapat beberapa hal yang akan disesuaikan mengingat regulasi di bidang kesehatan telah disahkan, yaitu Undang. Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring MATERI POKOK PERATURAN Abstrak. Katalog. Indonesia, Pemerintah Pusat Nomor 23 Bentuk Undang. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri (Lembaran Penyuluhan bidang kependudukan dan pencatatan sipil ini adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil dan pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain (Undang-undang 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan. undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. com Abstrak Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menimbulkan persoalan hukum mengenai perkawinan beda agama sebab tidak mencantumkannya ke dalam suatu. Tahun. F-1. 394 kali. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan : 1. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tataundang Nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan yang membahas bagaimana metode registrasi penduduk menurut hukum Islam dan undang-undang administrasi kependudukan dan apa saja bentuk hak dan kewajiban menurut keduanya. Kutipan atas pencatatan sipil; 7. Pelayanan ini tentunya merujuk kepada Disdukcapil Kabupaten Kuningan melalui undang-undang: Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah; 2. Indonesia dalam masalah administrasi kependudukan telah mempunyai hukum positif yang mengaturnya, yaitu melalui Undang-Undang No. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan Covenant On Civil And Political Rights (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil Dan Politik), Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 119. PRODUK PELAYANAN. Buku Data Mutasi Penduduk Desa;Undang-Undang ini menegaskan, pemerintah kabupaten/kota dalam melaksanakan urusan Administrasi Kependudukan wajib memberikan pelayanan yang sama dan profesional kepada setiap penduduk; mencetak , menerbitkan, dan mendistribusikan Dokumen Kependudukan; dan menjamin kerahasiaan dan keamanan data atas Peristiwa. Pasal 35 huruf a Undang-Undang Administrasi Kependudukan yang secara eksplisit memberi jalan legalitas perkawinan beda agama yang dilarang oleh agama yang diakui di Indonesia seharusnya segera dicabut. Didownload 21. ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. Undang-Undang Dokumen Perusahaan. Didownload 21. “Negara berjanji di Undang-Undang Administrasi Kependudukan bahwa semua data penduduk dilindungi kerahasiaannya. Dalam rangka mewujudkan tertib administrasi kependudukanMelalui Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, kelompok minoritas di atas dapat tetap dilayani dan dicatat dalam database administrasi kependudukan. F-1. Nama : Nggay Mehang Tana. bahwa sesuai ketentuan Pasal 2 dan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 23 Tahun. id. bahwa dalam rangka mewujudkan tertib administrasi kependudukan secara nasional, Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar. Tanggal Ditetapkan. 11 Tahun 2008. Tujuan utama dari perubahan UU dimaksud adalah untuk meningkatkan efektivitas pelayanan. 28. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4),PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN SECARA DARING DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. 232ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK KTP DAN AKTA CATATAN SIPIL PEMERINTAH KOTA KEDIRI 2013 . bahwa untuk membangun tata kelola pemerintahan yang. Peraturan Presiden No 112 Tahun 2013 tentang Penerapan KTP berbasis nomor Induk Kependudukan Berbasis Nasional 4. tersebut. JAKARTA, KOMPAS. ii KATA PENGANTAR Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang selanjutnya disingkat UU Adminduk dan Peraturan Pemerintah Nomor 37 TahunJAKARTA, HUMAS MKRI - Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (UU Adminduk) pada Kamis. urusan Administrasi Kependudukan untuk penyelenggara kabupaten/kota. Tipe Dokumen. Download. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang merupakan penjabaran amanat Pasal 26 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bertujuan untuk mewujudkan tertib Administrasi Kependudukan dengan terbangunnya database kependudukan secara nasional serta keabsahan dan kebenaran atas dokumen. F-1. Didownload 430 kali. Khusus Nonfisik Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013. 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh: 1. Pertimbangan penetapan Permendagri 95 tahun 2019 tentang SIAK adalah untuk melaksanakan ketentuan Pasal 82 ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan ketentuan Pasal 53 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang. Peraturan Daerah Kota Batam nomor 1.